Jepang sedang membuka babak baru dalam perlombaan teknologi dengan langkah yang jauh lebih tegas daripada sebelumnya. Setelah bertahun tahun dinilai tertinggal dalam adopsi kecerdasan buatan di tingkat bisnis, pemerintah kini mendorong program nasional yang lebih jelas arahnya, lebih besar investasinya, dan lebih luas cakupannya. Titik pentingnya muncul setelah pemerintah Jepang menetapkan Artificial Intelligence Basic Plan pada Desember 2025 sebagai strategi nasional resmi di bawah undang undang AI baru, dengan ambisi menjadikan Jepang sebagai “negara paling ramah AI di dunia” lewat pendekatan yang menekankan inovasi sekaligus keamanan.
Yang membuat langkah ini menonjol bukan hanya bahasa kebijakannya, tetapi juga orientasinya yang sangat industri. Dokumen resmi itu menyebut Jepang ingin mempercepat pemanfaatan AI dan riset pengembangannya, lalu memakai AI untuk menciptakan nilai tambah baru, membentuk pasar baru, dan menjawab masalah ekonomi lama seperti kekurangan tenaga kerja, investasi domestik yang lemah, dan upah yang stagnan. Pemerintah bahkan menegaskan bahwa keterlambatan implementasi selama ini telah menjadi hambatan besar bagi kemajuan AI di Jepang.
Jadi ketika muncul judul tentang Jepang meluncurkan program teknologi AI untuk industri masa depan, yang sedang terjadi sebenarnya bukan satu proyek tunggal seperti peluncuran satu aplikasi atau satu pusat riset. Yang sedang dibangun adalah kerangka nasional yang menghubungkan regulasi, infrastruktur komputasi, pusat data, semikonduktor, model AI, penggunaan di pemerintahan, hingga penerapan di pabrik, logistik, transportasi, robotika, dan usaha kecil menengah. Inilah alasan mengapa arah baru Jepang terasa sangat besar dan tidak lagi bisa dibaca sebagai wacana teknologi biasa.
Menurut saya, Jepang kali ini tidak sedang sekadar ikut tren AI global. Negeri itu sedang berusaha mengubah AI dari bahan diskusi menjadi mesin industri yang benar benar dipakai di lapangan.
Dari Ketertinggalan Menuju Serangan Balik Teknologi
Pemerintah Jepang sangat terbuka soal posisinya. Dalam AI Basic Plan, mereka mengakui bahwa penggunaan AI dalam kehidupan sehari hari dan dunia kerja di Jepang masih belum aktif, sementara investasi dan pengembangan AI tertinggal bukan hanya dari ekonomi besar lain, tetapi bahkan dari beberapa negara dengan skala ekonomi lebih kecil. Pengakuan ini penting, karena jarang ada dokumen kebijakan yang secara terang mengakui ketertinggalan sebagai alasan untuk bergerak lebih agresif.
Gambaran itu sejalan dengan survei Reuters pada 2024 yang menunjukkan baru sekitar 24 persen perusahaan Jepang telah mengadopsi AI dalam bisnis mereka, 35 persen berencana mengadopsi, sementara 41 persen tidak punya rencana menggunakan AI sama sekali. Alasan perusahaan yang mau bergerak pun cukup jelas, yakni untuk menghadapi kekurangan tenaga kerja, menekan biaya tenaga kerja, dan mempercepat riset serta pengembangan. Artinya, sebelum program nasional baru ini dikuatkan, dunia usaha Jepang memang masih berada di fase yang timpang antara yang ingin melompat dan yang masih ragu.
Karena itulah AI Basic Plan disusun dengan nada yang lebih ofensif. Pemerintah menyebut saat ini sebagai momen untuk melakukan “strategic offensive”, bukan lagi hanya mengejar ketertinggalan dengan langkah kecil. Jepang ingin mengubah siklus dari sekadar “menggunakan” AI menjadi “mengembangkan” AI, memanfaatkan kekuatan data industri, data kesehatan, data riset, dan infrastruktur komunikasi berkualitas tinggi yang sudah dimiliki negara itu. Di atas fondasi ini, Jepang ingin membangun apa yang mereka sebut sebagai Trustworthy AI atau AI yang dapat dipercaya.
Istilah Trustworthy AI menjadi kata kunci yang sangat penting. Jepang tidak ingin tampil hanya sebagai pengekor model raksasa dari Amerika Serikat atau China. Pemerintah ingin membangun posisi khas, yaitu AI yang kuat secara industri tetapi juga dijalankan dengan transparansi, keselamatan, keadilan, dan rasa aman bagi publik. Ini memberi warna berbeda pada strategi Tokyo. Mereka tidak sekadar bicara soal siapa yang punya model terbesar, tetapi juga siapa yang bisa membuat AI diterima luas oleh masyarakat dan dunia usaha.
Undang Undang AI Menjadi Fondasi Resmi
Arah besar ini tidak berdiri di udara. Pada 2025, Jepang menetapkan Act on Promotion of Research and Development, and Utilization of AI related Technology. Ringkasan resmi pemerintah menyebut undang undang itu dibuat karena Jepang tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan AI, sementara masyarakat juga menyimpan kekhawatiran terhadap teknologi ini. Karena itu, negara merasa perlu membuat payung hukum baru yang mendorong inovasi sambil meredam risiko.
Undang undang ini juga penting karena menempatkan AI bukan sekadar urusan teknologi, melainkan bagian dari ekonomi nasional dan keamanan nasional. Di dalam ringkasan resmi, prinsip dasarnya mencakup pentingnya AI bagi ekonomi dan keamanan, perlunya promosi komprehensif dari riset dasar sampai pemanfaatan, jaminan transparansi dalam riset dan penggunaan, serta peran kepemimpinan Jepang dalam kerja sama internasional. Struktur kelembagaannya juga tidak kecil. AI Strategic Headquarters dipimpin langsung oleh perdana menteri dan melibatkan seluruh menteri kabinet.
Fakta bahwa perdana menteri menjadi ketua struktur strategis AI menunjukkan satu hal yang jelas. Tokyo tidak ingin AI dikelola sebagai proyek sektoral yang pecah pecah antar kementerian. Jepang ingin AI diperlakukan seperti agenda nasional yang menyentuh industri, pendidikan, riset, keamanan, energi, dan pelayanan publik sekaligus. Dalam konteks kebijakan, ini adalah sinyal kuat bahwa AI kini ditempatkan sejajar dengan isu isu strategis besar lain yang menyangkut daya saing negara.
Pemerintah Tidak Mau Hanya Menyuruh Swasta Bergerak
Salah satu bagian paling menarik dari AI Basic Plan adalah keputusan bahwa pemerintah sendiri harus menjadi pengguna AI yang aktif. Dokumen resmi itu menyatakan pemerintah akan memimpin dengan memanfaatkan AI dalam operasionalnya sendiri, meningkatkan kualitas kerja birokrasi, membangun penggunaan rutin AI oleh pegawai, dan segera menyiapkan lingkungan agar pegawai kementerian dan lembaga dapat menggunakan generative AI. Ada pula rencana untuk mendorong Government AI platform dan pengadaan AI yang aman dan sesuai tujuan penggunaan.
Langkah ini sangat penting karena banyak strategi digital gagal ketika negara hanya menjadi pemberi arahan tanpa memberi contoh. Jepang tampaknya ingin menghindari jebakan itu. Dengan membuat birokrasi sebagai laboratorium penggunaan AI, pemerintah berharap bisa membiasakan penggunaan teknologi ini dalam skala besar, sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap standar pemakaian yang aman dan transparan. Dari sisi industri, langkah ini juga akan menciptakan permintaan nyata bagi penyedia solusi AI dalam negeri.
Bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga masuk dalam desain besar ini. AI Basic Plan menyinggung bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan lingkungan yang mendukung pengenalan AI untuk menghadapi penurunan populasi dan naiknya biaya menjaga layanan publik serta infrastruktur sosial. Dalam bahasa yang lebih sederhana, AI ingin dipakai untuk menjaga agar wilayah wilayah di Jepang tetap bisa bekerja efektif walaupun penduduk menyusut dan beban operasional meningkat.
Fokus Besarnya Ada di Pabrik, Robot, Jalan Raya, dan Logistik
Program AI Jepang tidak berhenti pada chatbot, dokumen digital, atau asisten kantor. Pemerintah dengan sangat jelas menyebut akan memperkuat pengembangan dan penyebaran physical AI, yaitu AI yang bekerja di dunia nyata dan menjalankan tugas fisik. Contoh yang disebut dalam dokumen resmi mencakup kendaraan otonom, pengelolaan pabrik dan infrastruktur, layanan yang menggabungkan model AI dengan aplikasi, serta robot otonom yang berkolaborasi dengan manusia.
Di sektor yang lebih spesifik, AI Basic Plan menyebut target penerapan pada industri seperti galangan kapal dan peralatan maritim, konstruksi dan pengelolaan infrastruktur, logistik, transportasi publik, serta bidang lain yang menopang kehidupan daerah. Pemerintah juga ingin mendukung pengenalan physical AI pada bisnis dan industri, bukan hanya di perusahaan raksasa, tetapi juga lewat fasilitasi adopsi AI pada usaha kecil menengah. Ini menunjukkan bahwa strategi Jepang tidak ingin AI berhenti di laboratorium atau kantor pusat perusahaan besar. AI harus masuk ke sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi sehari hari.
Kalau dibaca lebih jauh, arahnya sangat masuk akal untuk kondisi Jepang. Negara ini sedang menghadapi kekurangan tenaga kerja akut di banyak wilayah. Dalam kondisi seperti itu, physical AI dan otomasi cerdas bukan lagi kemewahan teknologi, tetapi cara bertahan. Logistik butuh efisiensi lebih tinggi, infrastruktur butuh pemeliharaan cerdas, pabrik butuh optimasi, dan layanan publik harus tetap berjalan meski jumlah pekerja tidak bertambah. Di sinilah AI diposisikan sebagai alat untuk menjaga produktivitas nasional.
Buat saya, bagian paling serius dari strategi Jepang justru ada di sini. Mereka tidak berhenti pada AI yang pandai bicara, tetapi mendorong AI yang bisa membantu mesin, kendaraan, gudang, dan robot bekerja lebih nyata.
Infrastruktur AI Disiapkan Serius, Bukan Sekadar Retorika
Tidak ada industri AI yang kuat tanpa infrastruktur komputasi yang cukup. Jepang tampaknya memahami ini dengan sangat jelas. Dalam AI Basic Plan, pemerintah menyatakan akan membangun ekosistem AI domestik yang mencakup data, pusat data, foundation models, aplikasi, jaringan komunikasi, pasokan listrik stabil, dan semikonduktor yang mendasarinya. Dokumen itu juga menegaskan bahwa Jepang menempatkan AI sebagai infrastruktur intelektual dan infrastruktur eksekusi.
Pemerintah lalu merinci langkah untuk mempercepat pengembangan infrastruktur AI, termasuk penyediaan sumber daya komputasi yang cukup, pembangunan data center dan cloud environment, penguatan jaringan komunikasi, hingga riset semikonduktor AI berkinerja tinggi. Ada pula rencana pengembangan sistem unggulan baru yang akan menjadi generasi berikutnya dari superkomputer Fugaku. Ini menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya ingin menjadi pasar pengguna model asing, tetapi juga mau membangun fondasi teknis agar bisa mengembangkan kemampuan AI dari bawah sampai atas.
Di bidang anggaran, sinyalnya juga besar. Materi resmi METI menunjukkan bahwa paket tambahan FY2024 untuk AI dan semikonduktor, termasuk penggunaan dana yang sudah ada, mencapai 1,6 triliun yen. Di dalamnya ada proyek Post 5G dan pos besar lain yang digunakan untuk pengembangan teknologi desain dan manufaktur semikonduktor mutakhir serta foundation model generative AI, termasuk di bidang robotika. Dokumen yang sama juga menyebut telah dibentuk AI and Semiconductor Industrial Infrastructure Strengthening Framework yang menyediakan dukungan publik lebih dari 10 triliun yen sampai FY2030.
Angka ini penting karena menunjukkan bahwa yang diluncurkan Jepang bukan program kecil yang berharap tumbuh sendiri lewat pasar. Negara ini sedang menaruh uang, kerangka, dan target industri dalam skala yang serius. Bahkan Reuters melaporkan pemerintah pada Maret 2026 menetapkan target baru agar penjualan semikonduktor buatan dalam negeri naik lima kali lipat menjadi 40 triliun yen pada 2040, dari sekitar 8 triliun yen saat ini, sebagai bagian dari strategi investasi pertumbuhan yang terkait langsung dengan ledakan kebutuhan chip untuk AI.
Semikonduktor Menjadi Jantung Ceritanya
Jika AI adalah otaknya, maka semikonduktor adalah jantung yang memompakan daya. Jepang jelas tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu, ketika pengaruh industrinya di sektor chip merosot tajam. Karena itu, strategi AI nasional mereka sangat terkait dengan upaya membangun kembali rantai pasok semikonduktor domestik. Dalam pandangan Tokyo, mustahil berbicara tentang kedaulatan AI kalau fondasi chip, pusat data, dan kapasitas komputasinya terlalu bergantung pada pihak lain.
Konteks global juga menguatkan langkah ini. AP melaporkan TSMC akan memproduksi chip 3 nanometer yang relevan untuk AI di pabrik keduanya di Kumamoto, sementara pemerintah Jepang terus menggelontorkan dukungan besar ke Rapidus untuk mengembangkan manufaktur chip canggih. Bagi Jepang, sektor seperti AI, robotika, kendaraan otonom, dan smartphone tidak bisa dipisahkan dari pertanyaan yang jauh lebih besar, yaitu apakah negara ini punya tempat penting dalam rantai produksi teknologi generasi baru.
Dengan begitu, program AI Jepang sebenarnya bekerja di dua lapis sekaligus. Lapis pertama adalah penggunaan AI di dunia nyata, dari kantor pemerintah sampai pabrik dan daerah. Lapis kedua adalah memastikan infrastruktur dan komponen strategisnya juga tumbuh di dalam negeri. Bila dua lapis ini berhasil disambungkan, Jepang tidak hanya akan menjadi pengguna AI yang sibuk, tetapi juga produsen nilai tambah dalam ekonomi AI global.
Swasta Mulai Menyesuaikan Diri dengan Peta Baru
Arah baru dari pemerintah tampaknya langsung bertemu dengan gerak sektor swasta. Reuters sebelumnya melaporkan SoftBank dan OpenAI membentuk joint venture SB OpenAI Japan untuk menawarkan layanan AI ke klien korporasi, dengan SoftBank berkomitmen membayar 3 miliar dolar AS per tahun untuk menerapkan teknologi OpenAI di perusahaan dalam grupnya. Ini menandakan bahwa korporasi besar Jepang tidak lagi ingin hanya menjadi pengamat dari pinggir gelanggang AI.
Masih dari Reuters, SoftBank juga dilaporkan berencana mengubah bekas pabrik LCD Sharp di Osaka menjadi pusat data AI besar yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 2026, dengan kapasitas daya 150 megawatt. Fasilitas itu dirancang untuk mengoperasikan agen AI dan melatih model dengan data klien perusahaan, dengan potensi investasi mendekati 1 triliun yen. Walau laporan ini bersumber dari Nikkei dan belum dikomentari resmi oleh perusahaan saat itu, arahnya sejalan dengan strategi nasional Jepang yang menekankan data center, compute resources, dan commercial deployment.
Yang menarik, langkah korporasi seperti ini membuat program AI Jepang terlihat lebih hidup. Pemerintah memberi arah, anggaran, dan kerangka hukum. Lalu perusahaan besar masuk dengan proyek pusat data, layanan enterprise AI, dan investasi komersial. Jika pola ini terus menguat, Jepang bisa membangun ekosistem yang lebih lengkap daripada sekadar kumpulan kebijakan tanpa tindak lanjut pasar.
Jepang Juga Tidak Mau Buta terhadap Risiko
Di tengah dorongan besar ini, Jepang tetap sadar AI membawa risiko. AI Basic Plan menyebut adanya risiko teknis seperti salah penilaian dan halusinasi, risiko sosial seperti diskriminasi, bias, pelanggaran privasi dan hak kekayaan intelektual, beban lingkungan, penyebaran misinformasi, hingga risiko keamanan nasional seperti serangan siber. Kekhawatiran publik terhadap AI diakui secara langsung dalam dokumen itu.
Karena itu, Jepang juga memperkuat fungsi keselamatan AI. Dokumen resmi menyebut pemerintah akan secara substansial memperkuat fungsi keselamatan dan evaluasi nasional melalui AI Safety Institute, termasuk memperluas jumlah staf kira kira dua kali lipat dari sebelumnya. Presentasi resmi J AISI juga menyebut lembaga ini berfungsi mendukung pemerintah, menjadi hub keselamatan AI di Jepang, mengembangkan metode evaluasi, membuat standar, dan mempromosikan kerja sama dengan institusi AI safety internasional.
Pendekatan ini membuat strategi Jepang terasa khas. Mereka tidak mengambil jalur regulasi keras seperti beberapa yurisdiksi lain, tetapi juga tidak membiarkan pasar berjalan tanpa pagar. Yang dicari adalah keseimbangan, yakni inovasi berjalan cepat, penggunaan AI meluas, tetapi kepercayaan publik tetap dipelihara lewat standar, evaluasi, dan tata kelola. Bagi banyak industri, keseimbangan semacam ini justru bisa menjadi nilai tambah karena mempermudah adopsi dalam skala luas.
Program Ini Bukan Akhir, Melainkan Awal Perlombaan Baru
Pada akhirnya, program teknologi AI yang sedang diluncurkan Jepang lebih tepat dibaca sebagai pengaturan ulang arah negara. Dari pengakuan bahwa mereka tertinggal, Jepang kini berusaha menyusun ulang jalur menuju industri baru dengan memadukan AI, semikonduktor, pusat data, birokrasi digital, physical AI, dan pembaruan model bisnis. Yang sedang ditata bukan cuma laboratorium riset, tetapi juga jalur produksi, rantai pasok, layanan publik, dan posisi Jepang dalam ekonomi digital global.
Kalau program ini berhasil, Jepang berpeluang memindahkan AI dari wilayah hype ke wilayah produktivitas yang lebih nyata. Bukan cuma menghasilkan aplikasi yang ramai dibicarakan, tetapi juga sistem yang membantu pabrik bekerja, kendaraan bergerak, gudang berjalan lebih efisien, birokrasi lebih cepat, dan daerah yang kekurangan tenaga kerja tetap bisa bertahan. Itulah inti dari gambaran “industri masa depan” yang sedang ingin dibangun Tokyo.
Menurut saya, pertarungan AI Jepang yang sebenarnya baru dimulai sekarang. Bukan soal siapa paling gaduh bicara, tetapi siapa yang paling berhasil mengubah AI menjadi tenaga baru bagi industri dan kehidupan sehari hari.
